logo bawean

Written by Super User on . Hits: 1311

logopabawean

Pengadaan Barang dan Jasa

 

Sehubungan dengan tersedianya anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam DIPA Pengadilan
Agama Gresik Tahun 2021 SP DIPA -005.04.2.401288/2021 tanggal 26 November 2020 dengan ini kami umumkan
kepada lembaga Bantuan Hukum yang berminat mengikuti seleksi sebagai calon penyedia jasa Bantuan Hukum,
dapat melakukan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Pagu anggaran : Rp 25.000.000
  2. Waktu pendaftaran : Desember 2020
  3. Tempat pendaftaran Pengadilan Agama Bawean
  4. Persyaratannya :
    1. Mengajukan permohonan kerja sama
    2. Berbadan hukum
    3. Berdomisili di wilayah hukum PA. Bawean
    4. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang yang berlaku
    5. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
    6. Memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari para advokad atau beranggotakan minimal satu orang
      advokad
    7. Berpengalaman dalam beracara di Pengadilan
    8. Mempunyai staf yang bertugas dengan gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syari’ah
    9. Lulus tes kwalifikasi yang ditetapkan Pengadilan
    10. Memiliki program bantuan hukum
    11. Berbasis pendidikan / LKBH Perguruan Tinggi (opsional/tidak mengikat)
  5. Kelengkapan berkas persyaratan akan diseleksi oleh Tim dari Pengadilan Agama Bawean
  6. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Agama Bawean
  7. Alasan pencantuman LKBH Perguruan Tinggi adalah: Untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-
    luasnya bagi perguruan Tinggi di wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean guna menempa mahasiswa dan
    menyiapkan lulusan Fakultas Hukum/Syari'ah yang handal.

Jadwal Pengadaan Langsung
Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Pada Pengadilan Agama Bawean
Tahun Anggaran 2021


NoUraianNomorTanggalPelaksanaKeterangan
1 Penyusunan Dokumen Pengadaan 1 18 Desember 2020 Pejabat Pengadaan -
2 Undangan Pengadaan Langsung 2 18 Desember 2020 Pejabat Pengadaan download
3 Pemasukan Penawaran   18-23 Desember 2020 Rekanan -
4 Rapat Pembukaan Penawaran 3 18-23 Desember 2020 Pejabat Pengadaan + Rekanan -
BA. Rapat Pembukaan Penawaran
5 Evaluasi Penawaran 4 23 Desember 2020 Pejabat Pengadaan -
BA. Evaluasi Penawaran
6 Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga 5 28 Desember 2020 Pejabat Pengadaan -
7 Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga 6 29 Desember 2020 Pejabat Pengadaan + Rekanan -
BA. Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
8 BA. Hasil Pengadaan Langsung 7 29 Desember 2020 Pejabat Pengadaan -
9 Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung 8 30 Desember 2020 PPK+Rekanan -
SPPBJ
10 Penandatanganan SPK 10 04 Januari 2021 PPK+Rekanan -

 

 

PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga (Perlem) yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

13 Perlem tersebut adalah sbb :

  1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
  6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
  11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

  

RENCANA UMUM PENGADAAN :

 Garis Besar PBJ

Mekanisme Pengadaan

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

  1. Barang
  2. Pekerjaan Konstruksi
  3. Jasa Konsultasi
  4. Jasa lainnya

Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia.

Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

1) Persiapan pemilihan penyedia

2) Perencanaan pemilihan penyedia

3) Melakukan pemilihan penyedia

4) Pelaksanaan kontrak pengadaan

5) Pengawasan dan pengendalian pengadaan

6) Penyerahan hasil pengadaan

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil PBJ

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

JADWAL PELELANGAN :

  1. Penyedia Posbakum : Desember 2020 : Seleksi Langsung
  2. Pengadaan Langsung Alat Pengolah Data : Januari s.d. Februari 2021 : e-Purchasing

Alamat Pejabat Pengadaan / Pokja PBJ 

Surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Bawean dialamatkan ke :

Kantor Pengadilan Agama Bawean

Jl. Masjid Jami’ No. 3 Sangkapura Bawean Kab. Gresik

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp. : 0325-421005

Fax. : 0325-424269

Kontak Person : M. Ali Mahfud, S.HI. (Telp. : 0325-421005)

Informasi : www.pa-bawean.go.id 

https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4

https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc/

Aplikasi Pendukung

       pengaduan        simari        komdanas 

       dirput        sikep        abs

       lpse        jdih        perpustakaan

Kuesioner Kepuasan dan Pelayanan

       Kuisioner Kepuasan Masyarakat        Kuisioner Persepsi Korupsi        Kuisioner Pelayanan Masyarakat

  • Kunjungan Bawas
  • PTSP
  • E-court & Gugatan Sederhana

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Jl Masjid Jami' No.03 Sangkapura, Bawean Gresik

0325-421005

0325424269

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2021 Tim IT Pengadilan Agama Bawean