Profil Pejabat & Pegawai

Pedoman Pengadaan Barang & Jasa

A. PENDAHULUAN
  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya
9. Lampiran VI - Swakelola
C.. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)
 NO JENIS DOKUMEN PDF
1 Pengadaan Barang Pascakualifikasi pdf
2 Pengadaan Barang Prakualifikasi pdf
3 Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi pdf
4 Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi pdf
5 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf
6 Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul pdf
7 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi pdf
8 Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi pdf
9 Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi pdf
10 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat pdf
11 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat

pdf

12 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat

pdf

13 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat pdf
14 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat

pdf

15 Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat

pdf

16 Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat

pdf

17 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat

pdf

18 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat

pdf

19 Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat

pdf

20 Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

pdf

21 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

pdf

22 Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) pdf
23 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

pdf

24 Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

pdf

STANDAR DOKUMEN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah