Profil Pejabat & Pegawai

Sosialisasi Kewenangan Mengadili Pada Pengadilan Agama Bawean


KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BAWEAN

 

 

Pengadilan Agama Merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Bawean memiliki kewenanan absolut mengadili. Kewenangan absolut merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengeadilan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama Bawean hanya dapat menangani perkara yang sesuai dengan kewenangan absolutnya. Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Jika di perinci lebih dalam, maka jenis-jenis perkara pada Pengadilan Agama Bawean Izin poligami, Pencegahan perkawinan, Penolakan perkawinan, Pembatalan perkawinan, Kelalian kewaiban suami/ istri, Cerai talak, Cerai gugat, Harta bersama, Penguasaan anak, Nafkah oleh ibu, Hak-hak bekas istri, Pengesahan anak, Pencabutana kekuasaan orang tua, Perwalian, Pencabutan kekuasaan wali, Asal usul anak, Penolakan kawin campuran, Asal usul anak, Ganti rugi terhadap wali, Isbat nikah, Izin kawin, Dispensasi kawin, Wali adhol, Ekonomi syariah, Kewarisan,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat/ infaq/ shodaqoh, P3HP dan lain-lain. Ini lah jenis-jenis perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Bawean bagi para pencari keadilan.